Lowongan Pekerjaan Ombudsman Republik Indonesia Non CPNS

Sedang memuat Lowongan Pekerjaan Ombudsman Republik Indonesia Non CPNS...
Harap Perhatikan Batas Akhir Lowongan Kerja yang tertera dibawah Informasi ini

ombudsmanInformasi Kerja di bawah berasal dari salah satu lembaga yang bergerak di bidang hukum di Indonesia, yaitu: Ombudsman Republik Indonesia – ORI adalah Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman Republik Indonesia adalah non kementerian negara-lembaga di Indonesia yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia untuk mengawasi lembaga-lembaga pelayanan publik di Indonesia. Ombudsman Republik Indonesia pertama kali didirikan pada tahun 2000 sebagai Komisi Ombudsman Nasional atau Komisi Ombudsman Nasional Indonesia. Nama Ombudsman Republik Indonesia secara resmi didirikan pada tahun 2008 nased UU No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Negara-lembaga yang berkantor pusat di Jakarta dan sekarang memiliki 33 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia.

Karena untuk memperkuat timnya, Ombudsman Republik Indonesia dengan bangga mengumumkan berikut lowongan untuk perekrutan langsung

PENGUMUMAN Seleksi / PENDAFTARAN
KEPALA PERWAKILAN DAN CALON ASISTEN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

1. Kepala Perwakilan
Daerah Penempatan

Provinsi Jawa Tengah (Kode: KP JATENG) – 1 posisi yang tersedia.
Provinsi Kalimantan Utara (Kode: KP KALTARA) – 1 posisi yang tersedia.
Provinsi Maluku (Kode: KP MALUKU) – 1 posisi yang tersedia.

Persyaratan

  • Warga Negara Indonesia (WNI).
  • Bertaqwa kepada Allah SWT.
  • Memiliki kesehatan yang baik (fisik dan mental).
  • Bebas dari narkoba.
  • Cakap, jujur, memiliki integritas moral, memiliki kemampuan dan memiliki reputasi yang baik.
  • Usia minimal 40 tahun dan usia maksimum 60 tahun pada 9 November 2016.
  • Minimum Sarjana (S1) Hukum atau jurusan setara lain yang memiliki keahlian dan pengalaman minimal 7 tahun di bidang hukum atau aturan yang berhubungan dengan pelayanan publik.
  • Memiliki pengetahuan tentang Ombudsman dan pelayanan publik.
  • Tidak pernah dihukum oleh keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
  • Bersedia untuk tidak merangkap menjadi Pejabat Negara atau Administrator Negara sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan, manajemen atau karyawan BUMN / BUMD, partai politik papan dan / atau anggota dan profesi lain (seperti dokter, akuntan, notaris, PPAT tanah ).
  • Aktif dan memiliki jaringan yang luas dengan pemerintah, organisasi masyarakat, LSM, media dan perguruan tinggi di masing-masing kantor wilayah ombudsman.

2.Calon Asisten Ombudsman
Daerah Penempatan

  • Provinsi Aceh (Kode: CA ACEH) – 6 posisi yang tersedia.
  • Provinsi Sumatera Utara (Kode: CA SUMUT) – 7 posisi yang tersedia.
  • Provinsi Riau (Kode: CA RIAU) – 5 posisi yang tersedia.
  • Provinsi Kepulauan Riau (Kode: CA KEPRI) – 3 posisi yang tersedia.
  • Provinsi Sumatera Barat (Kode: CA SUMBAR) – 6 posisi yang tersedia.
  • Provinsi Jambi (Kode: CA JAMBI) – 5 posisi yang tersedia.
  • Provinsi Sumatera Selatan (Kode: CA Sumsel) – 2 posisi yang tersedia.
  • Provinsi Bengkulu (Kode: CA BENGKULU) – 5 posisi yang tersedia.
  • Provinsi Lampung (Kode: CA LAMPUNG) – 5 posisi yang tersedia.
  • Provinsi Bangka Belitung (Kode: CA BABEL) – 2 posisi yang tersedia.
  • Provinsi Banten (Kode: CA BANTEN) – 2 posisi yang tersedia.
  • Provinsi Jawa Barat (Kode: CA JABAR) – 3 posisi yang tersedia.
  • Provinsi Jawa Tengah (Kode: CA JATENG) – 4 posisi yang tersedia.
  • DI Provinsi Yogyakarta (Kode: CA DIY) – 2 posisi yang tersedia.
  • Provinsi Jawa Timur (Kode: CA JATIM) – 7 posisi yang tersedia.
  • Provinsi Bali (Kode: CA BALI) – 5 posisi yang tersedia.
  • Nusa barat Provinsi Tenggara (Kode: CA NTB) – 4 posisi yang tersedia.
  • Provinsi Nusa Tenggara (Kode: CA NTT) – 7 posisi yang tersedia.
  • Provinsi Kalimantan Barat (Kode: CA KALBAR) – 5 posisi yang tersedia.
  • Provinsi Kalimantan Tengah (Kode: CA Kalteng) – 5 posisi yang tersedia.
  • Provinsi Kalimantan Timur (Kode: CA KALTIM) – 6 posisi yang tersedia.
  • Provinsi utara Kalimantan (Kode: CA KALTARA) – 4 posisi yang tersedia.
  • Provinsi Kalimantan Selatan (Kode: CA KALSEL) – 4 posisi yang tersedia.Provinsi Sulawesi Selatan (Kode: CA SULSEL) – 5 posisi yang tersedia.
  • Provinsi Sulawesi Tenggara (Kode: CA SULTRA) – 6 posisi yang tersedia.
  • Provinsi Sulawesi Tengah (Kode: CA Sulteng) – 6 posisi yang tersedia.
  • Provinsi Sulawesi Barat (Kode: CA Sulbar) – 5 posisi yang tersedia.
  • Provinsi Sulawesi Utara (Kode: CA SULUT) – 6 posisi yang tersedia.
  • Provinsi Gorontalo (Kode: CA GORONTALO) – 3 posisi yang tersedia.
  • Provinsi Maluku (Kode: CA MALUKU) – 4 posisi yang tersedia.
  • Provinsi Maluku Utara (Kode: CA Malut) – 6 posisi yang tersedia.
  • Provinsi Papua (Kode: CA PAPUA) – 5 posisi yang tersedia.
  • Provinsi Papua Barat (Kode: CA PABAR) – 5 posisi yang tersedia.
  • Provinsi DKI Jakarta / Kantor (Kode: CA PUSAT) – 53 posisi yang tersedia.

Persyaratan

  • Warga Negara Indonesia (WNI).
  • Bertaqwa Kepada Allah SWT.
  • Memiliki kesehatan yang baik (fisik dan mental).
  • Cakap, jujur, memiliki integritas moral, memiliki kemampuan dan memiliki reputasi yang baik.
  • usia minimum 22 tahun dan usia maksimum 35 tahun pada 9 November 2016.
  • Minimum Sarjana (S1) dengan IPK minimal 2,75 (universitas dengan minimal A terakreditasi) atau IPK minimal 3,00 (universitas lain), diutamakan jurusan Ilmu Politik Hukum, Sosial dan, Administrasi Publik, Statistik, Akuntansi, Psikologi, dan lainnya jurusan terkait ..
  • Mampu menggunakan komputer terutama Microsoft Office.
  • Tidak pernah dihukum oleh keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
  • Bersedia untuk tidak merangkap menjadi Pegawai Negeri Sipil (CPNS), partai politik papan dan / atau anggota, advokat / pengacara dan profesi lain (seperti dokter, akuntan, notaris, tanah PPAT).
  • Lebih disukai untuk kandidat yang aktif dan memiliki jaringan yang luas dengan pemerintah, organisasi masyarakat, LSM, media dan perguruan tinggi di masing-masing kantor wilayah ombudsman.

Informasi lengkap bisa anda lihat di sini

Silakan kirim lamaran Anda ke

Panitia Seleksi Kepala Perwakilan Dan Calon Asisten Ombudsman RI

Jl HR Rasuna Said Kav C-19, Kuningan Jakarta Selatan, 12920

Penutupan 23 November 2016 . 

Pencrarian Terakhir:

daftar perusahaan yang menerima mahasiswa magang, perusahaan yang menerima pkl jurusan akuntansi, tempat pkl yang digaji, pekerjaan helper seperti apa, daftar pabrik di cimanggis depok, perusahaan yang membutuhkan mahasiswa magang, pt yang menerima pkl di cikarang, perusahaan yang menerima pkl, daftar perusahaan yang menerima pkl di jakarta, kode jabatan indomaret,